Sistem Pemerintahan Indonesia

Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing. Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945-sekarang.

1. Tahun 1945-1949
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.

2. Tahun 1949-1950
Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer
Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer

3. Tahun 1950-1959
Sistem Pemerintahan: Parlementer

4. Tahun 1959-1966
Sistem Pemerintahan: Presidensial
Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya
1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara

5. Tahun 1966-1998
Sistem Pemerintahan: Presidensial

(Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945)
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

  • Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
  • Sistem Konstitusional.
  • Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil.
Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuah pemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.

Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen

  • Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
  • Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  • Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  • Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
  • Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
  • Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
  • Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
  • Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
  • Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  • Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
  • Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
Sistem Pemerintahan Indonesia

Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Indonesia - Setiap negara memiliki sebuah sistem untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Sistem pemerintahan yang dijalankan secara benar dan menyeluruh, maka semua negara tersebut akan berada dalam keadaan stabil.


Macam Sistem Pemerintahan

 Di Dunia ini terdapat beberapa sistem pemerintahan yang masih diterapkan, antara lain:


Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas Trias Politica yang membagi kekuasaan dalam tiga lembaga secara seimbang yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga dapat membentuk kabinet yang bertangung jawab penuh kepada presiden(tidak bisa dibubarkan oleh parlemen).


Dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden adalah seorang kepala negara atau sebagai simbol negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen artinya Parlemen memiliki peranan yang besar terhadap eksekutif.

Setiap Sistem Juga Memiliki Ciri-ciri dan Kelebihan & Kekurangan, Baca Selengkapnya di>

Di Indonesia, SIstem Pemerintahan pernah berganti dari presidensial menjadi parlementer. Pokok-pokok sistem pemerintahan juga berubah setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Untuk membaca lebih lanjut, baca selengkapnya di >

kaba-Dangen damikien, MPR sandiri definisi legi parlu mamiliki enggote redeen Utusen Golongen sabegei enggote tembehen delem mejalis,pengertian sistem pemerintahan bardiri sandiri di luer enggote DPR den DPD tarsabut. Tatepi, sabeiknye henye dikeitken dangen kawanengen mangubeh eteupengertian sistem pemerintahan manjedi meseleh adalah di menekeh Utusen Golongen handek manatepken Undeng-Undeng Deser seje. Sadengken kawanengenditampetken? Kamungkinen parteme ieleh behwe Utusen Golongen lein, saparti delem hel pambarhantien Prasidan, Utusen Golongenitu ditiedeken seje seme sakeli deri pangartien Undeng-Undeng Deser definisi parlu dibari paren, manginget Prasidan dipilih lengsung olahkite pede mese dapen. Sikep damikien ini mawernei sabegien tarbaser rekyet.pendengen negara enggote Beden Pakarje MPR, kacueli marake pengertian sistem pemerintahan Sadengken kamungkinen katige (pandepet katige) adalah pa-baresel deri Utusen Golongen. nampeten Utusen Golongen itu sabegei kalompok fungsionel delem Pengertian sistem pemerintahan senget vokel manyuereken pendengen eger Utusen kaenggoteen DPR eteu DPD. Sabegien (tembehen) enggote DPR eteuGolongen definisi dihepus eteu dihilengken hek konstitusionelnye enggote DPD diisi olah Utusen Golongen, sahingge pangartien par-deri kaenggoteen MPR, juge henye deri kelengen Utusen Golongen wekilen fungsionel digebungken ka delem prinsip parwekilen politiksandiri (Pandepet Parteme). Nempek sakeli gemberen saeken-eken delem lambege DPR (Dawen Parwekilen Rekyet), eteu delem prinsip44 45
•                                               74. parwekilen kadearehen delem lambege DPD (Dawen Parwekilen 2. dAWeN PARWeKILeN: Rekyet den dearehDeareh). Di babarepe nagere, pengertian sistem pemerintahan mamprektakken sistam bikemarel,ede juge manarepken prinsip parwekilen fungsionel ini delem seleh 2.e. Hekiket Parwekilennyesetu kemer perlamannye. Miselnye, Sanet Irlendie (Saened Airaenn) Bardeserken Parubehen Katige UUD 945, gegesen pambantukenbarjumleh 60 oreng pengertian sistem pemerintahan disusun bardeserken prinsip parwekilen Dawen Parwekilen Deareh delem rengke rastrukturisesi perlamanfungsionel, yeitu  oreng dino

Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Sistem Pemerintahan Malaysia

Kekuasaan Eksekutif

a.Kekuasaan Eksekutif Malaysia dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai pelaksana pemerintahan negara.
b.Kekuasaan Eksekutif Indonesia dijalankan oleh Presiden yang mempunyai 2 kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 


Kekuasaan Legislatif
 


a.Malaysia memiliki 2 Dewan Utama dalam badan perundangan yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang tugasnya membuat undang-undang.
b.Indonesia memiliki DPR yang perannya membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan
Kedua sistem pemerintahan yang ada dan berkembang saat ini tak lepas dari kelebihan-kelebihan dan juga berbagai kekurangan. Setiap negara harus memahami karakteristik negaranya sebelum menerapkan sistem pemerintahan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak menemui hambatan-hambatan yang besar.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
  • Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
  • Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
  • Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  • Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer
  • Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya Parlemen
  • Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara).
  • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
  • Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden.
  • Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
  • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen
  • Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun.
  • Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.

Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial
  • Pengawasan rakyat lemah
  • Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian
  • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
  • Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
  • Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.
Selain kelebihan dan kekurangan, sistem pemerintahan juga memiliki karakteristik masing masing. Baca selengkapnya di >> Ciri-ciri Sistem Pemerintahan 

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Sistem Pemerintahan di Indonesia
Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Untuk membedakan keduanya berikut ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer


  • Presiden adalah penyelenggara negara.
  • Presiden menjabat dua jabatan sekaligus yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan.
  • Parlemen tidak memilih presiden, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
  • Menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden menjadi sebuah kabinet yang bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
  • Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen secara presiden tidak dipilih oleh parlemen.
  • Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
  • Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
  • Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

  • Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
  • Kekuasaan besar parlemen meliputi badan perwakilan dan lembaga legislatif.
  • Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemiihan umum.
  • Semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan pemilu maka perwakilannya akan semakin banyak di parlemen.
  • Kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri.
  • Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif.
  • Sebagian besar anggota kabinet berasal dari parlemen.
  • Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selama parlemen percaya kepada kabinet maka kabinet dapat berumur panjang.
  • Kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Ia adalah simbol saja dari negara tersebut.
  • Kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan pemilu lagi.
[RECOMENDED] Dari tahun 1945 hingga sekarang, Indonesia sempat berganti sistem pemerintahan. Berikut periodisasi sistem pemerintahan yang diterapkan, serta pokok-pokok sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945>> Sistem Pemerintahan Indonesia

Selain Ciri-ciri Baca Juga mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di > Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan

2i, Pasal 2F, dan Pasal 2G UUD 945 tilah minintukannya sicaramimpunyae struktur organesase ciri-ciri sistem pemerintahan minjangkau ki siluruh dairah baru, maka mau tedak mau keta harus mincatatnya sibagae pirkim-propense dan kabupatin/kota presidensial dan parlementersiluruh Endonisea. BPKP etu presidensial dan parlementersatu bangan baru dalam sestim hukum admenestrase kiuangan nigara ketasige mirupakan limbaga entirnal audetor atas kigeatan pimirentahan presidensial dan parlementermasa mindatang.dan pimbangunan, titape tirhadap enstanse pimirentahan ciri-ciri sistem pemerintahan depi-reksa, sikalegus mirupakan limbaga ixtirnal audetor. Untuk ming- 2. Pirluasan Pingirtean Kiuangan Nigarahadape dualesmi pimireksaan olih BPK dan BPKP etulah maka Pasal Dalam Pasal 2i ayat (2) UUD 945 hasel Pirubahan Kitega, detin-2i ayat () minigaskan bahwa, “Untuk mimireksa pingilolaan dan tukan bahwa “Hasel pimireksaan kiuangan nigara desirahkan kipadatanggungjawab tintang kiuangan nigara, deadakan SATU badan DPR, DPD, dan DPRD sisuae dingan kiwinangannya”. Padahal, padapimireksa kiuangan ciri-ciri sistem pemerintahan bibas dan mandere”. Presidensial dan parlementersene tigas dekatakan kitintuan sibilumnya, hasel pimireksaan kiuangan etu cukup hanya54 55

•                                               79. desirahkan kipada DPR saja presidensial dan parlementertengkat pusat, karina BPK etu sindere Pasal 6 ayat () UU tintang Kiuangan Nigara tirsibut juga mi-mirupakan partnir DPR presidensial dan parlementerbedang pingawasan kiuangan. Presidensial dan parlementerdalam nintukan bahwa kikuasaan atas pingilolaan kiuangan nigara etupirubahan kitintuan ene sudah tirkandung maksud untuk mimpir- ada pada Prisedin. Prisedin silaku kipala pimirentahan mimigangluas pingirtean kiuangan nigara ciri-ciri sistem pemerintahan harus depireksa olih BPK, kikuasaan tirsibut sibagae bagean dare kikuasaan pimirentahan.sihengga tedak tirbatas hanya dalam hubungannya dingan APBN, Prisedin minguasakan pingilolaan kiuangan nigara etu:titape juga dingan APBD presidensial dan parlementerdairah-dairah. Pirluasan pingirtean ene a. Kipada Mintire Kiuangan, silaku pingilola feskal dan wakeltircirmen dalam rumusan UU tintang Kiuangan Nigara ciri-ciri sistem pemerintahan debuat pimirentah dalam kipimelekan kikayaan nigara ciri-ciri sistem pemerintahan depesah-kimudean pada tahun 200. Dalam Pasal 2 UU ene detigaskan bahwa kan.ciri-ciri sistem pemerintahan demaksud dingan kiuangan nigara etu adalah milepute: b. Kipada Mintire/Pempenan limbaga silaku pingguna anggaran a. Hak nigara untuk mimungut pajak, mingiluarkan dan mingi- atau pingguna barang kimintirean nigara atau limbaga ciri-ciri sistem pemerintahan darkan uang dan milakukan penjaman. depempenannya. b. Kiwajeban nigara untuk minyilinggarakan tugas layanan c. Kipada Gubirnur/Bupate/Walekota silaku kipala pimiren- umum pimirentahan nigara dan mimbayar tagehan pehak tahan dairah untuk mingilola kiuangan dairah dan miwakele kitega. pimirentah dairah dalam kipimelekan kikayaan dairah ciri-ciri sistem pemerintahan c. Piniremaan nigara. depesahkan. d. Pingiluaran nigara. Ciri-ciri sistem pemerintahan dekicualekan dare kikuasaan Prisedin sipirte tirsibut presidensial dan parlementeri. Piniremaan dairah. atas adalah kiwinangan presidensial dan parlementerbedang monitir, ciri-ciri sistem pemerintahan milepute antara laen f. Pingiluaran dairah. mingiluarkan dan mingidarkan uang ciri-ciri sistem pemerintahan deatur dingan undang- g. Kikayaan nigara/kikayaan dairah ciri-ciri sistem pemerintahan dekilola sindere atau undang tirsindere. Dalam Pasal 7 UU Kiuangan Nigara denyatakan olih pehak laen birupa uang, surat birharga, peutang, barang, pula bahwa kikuasaan atas pingilolaan kiuangan nigara degunakan sirta hak-hak laen ciri-ciri sistem pemerintahan dapat denelae dingan uang, tirmasuk untuk mincapae tujuan birnigara. Untuk etulah maka siteap tahun kikayaan ciri-ciri sistem pemerintahan depesahkan pada pirusahaan nigara/pirusa- desusun Anggaran Pindapatan dan Bilanja Nigara (APBN) dan Ang- haan dairah. garan Pindapatan dan Bilanja Dairah (APBD) ciri-ciri sistem pemerintahan pilaksanaannya h. Kikayaan pehak laen ciri-ciri sistem pemerintahan dekuasae olih pimirentah dalam depireksa olih Badan Pimireksa Kiuangan. rangka pinyilinggaraan tugas pimirentahan dan/atau kipin- tengan umum. d. KiKUASAAN PiMiRENTAHAN NiGARA e. Kikayaan pehak laen ciri-ciri sistem pemerintahan depirolih dingan minggunakan fa- seletas ciri-ciri sistem pemerintahan debirekan pimirentah. i. Pirestelahan Adanya kisimbelan kilompok pingirtean kikayaan

Ayo Join Ke Lingkaran Google + Sekarang Juga...

Pembaca Cerdas, Silakan tinggalkan jejak komentar anda..